Berita
Pemprov Jabar tak Pernah Rekomendasikan Pembangunan Lahan Punclut




BANDUNG, (PRLM).-Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tidak pernah memberikan rekomendasi pembangunan lahan di Punclut milik PT Crown, sebuah perusahaan Singapura. Pemprov Jabar bahkan telah mengirim surat ke Satpol PP Prov. Jabar sejak Senin (13/2) lalu setelah mendapati pelanggaran tersebut pada Jumat (10/2).

"Seminggu sekali, tim dari Dinas Pemukiman dan Perumahan Pemprov Jabar mengontrol ke lokasi-lokasi di KBU. Kebetulan Jumat kemarin, tim yang dipimpin Kasi Pengawasan Eko Daryanto, mendapati pelanggaran itu.
Lalu Seninnya kami mengirim surat ke Satpol PP Prov. Jabar untuk mengambil tindakan penertiban dan menghentikan aktivitas di lahan milik PT Crown. Itu memang tupoksi Satpol PP. Nanti Satpol PP Provinsi berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Bandung untuk menindaknya," kata
Kadiskimrum Prov. Jabar Eddy Nasution di ruang kerjanya, Kantor Diskimrum Jabar, Jln. Kawaluyaan, Kota Bandung, Kamis (16/2).

Eddy menerangkan, rekomendasi Diskimrum Pemprov. Jabar hanya satu dari sekian banyak syarat-syarat agar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan. Ijin itu pun bukan dari Pemprov. Jabar tapi dari pemkot/pemkab setempat.

"Dalam hal PT Crown, berarti ijinnya harus dari Pemkot Bandung. Satu hal yang pasti, untuk di KBU, IMB tidak akan keluar semudah itu. Prosesnya panjang dan banyak pertimbangan. Tidak hanya di Pemkot Bandung, tapi juga di Pemprov Jabar," ujar Eddy.

Rekomendasi pun adalah bagian dari proses pembuatan IMB melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dari pemkot/pemda setempat. Tahap awal ialah melengkapi sertifikat dan kepemilikan lahan itu.

Pemkot/pemkab lalu melihat lokasi yang diajukan untuk dibangun. Jika berada di wilayah KBU, maka harus ada rekomendasi dari Pemprov. Jabar sebagai syarat diproses lebih lanjut.

"Pengajuannya ke BPPT Provinsi Jabar. Diskimrum mengecek. Jika syarat-syarat sudah layak, maka kami melakukan kajian teknis. Syarat utamanya ialah koefisien dasar bangunannnya 20 banding 80 yaitu 20 persen lahan untuk bangunan dan 80 persen lahan untuk penghijauan. Bangunan itu termasuk gedungnya dan jalannya. Makin ke atas, porsi untuk bangunan makin kecil bahkan bisa nol persen," ucap Eddy yang didampingi Kabid Tata Ruang Diskimrum Jabar Gatot Subroto dan Kasi Pengawasan Eko Daryanto.

Jika dari Diskimrum lolos, tidak langsung keluar rekomendasi karena harus dibawa ke BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Jabar. Hasil kajian Diskimrum itu akan disidangkan dengan di hadapan BPLHD, Dinas Kehutanan, dan instansi lain.

"Jika BKPRD menyatakan menyatakan layak, maka rekomendasi itu diajukan ke Gubernur untuk ditandatangani. Setelah itu, dikembalikan ke BPPT Jabar untuk diberikan ke pemkot/pemkab terkait," ujar Eddy.

Khusus untuk kasus PT Crown, Eddy menuturkan, prosesnya masih panjang. Apalagi PT Crown belum mengajukan rekomendasi ke Pemprov. Jabar.

"Di Kota Bandungnya saja belum beres soal syarat-syarat lainnya. Apalagi mengajukan rekomendasi ke kami. Yang ada malah kami meminta Satpol PP untuk menertibkan aktifitas mereka," kata Eddy.

Hal itu dibenarkan Gatot Subroto. Menurut dia, perwakilan PT Crown memang pernah mendatangi Diskimrum Jabar. Namun bukan untuk mengajukan rekomendasi.

"Mereka hanya memaparkan konsep pembangunan perumahan di lahan itu. Bilangnya mau dibuat kota hutan wisata. Jadi dua tahun pertama, ditanami dulu pepohonan setelah itu baru dibangun perumahannya. Namun sampai saat ini belum kelihatan konsep itu," katanya.

Sementara itu, Kasi Pengawasan Eko Daryanto menuturkan, aktifitas "bersih-bersih" lahan yang dilakukan PT Crown saat ini, diduga kuat hanyalah akal-akalan pengusaha. PT Crown beralasan, pembersihan lahan itu untuk memulai penghijauan. Namun dari pembicaraan dengan muspika setempat, penggalian itu untuk pembuatan akses jalan, bukan penghijaun seperti yang digembar-gemborkan PT Crown selama ini.

"Cara-cara seperti ini kami temukan dalam pembangunan komplek lainnya di KBU seperti di Mekarsaluyu Cimenyan, Mekarwangi Lembang, dan Ciburial Dago. Gara-gara penggalian itu, di tiga daerah tadi kerap terjadi longsor dan banjir yang korbannya adalah warga setempat. Atas dasar itu, kami merekomendasikan aktifitas pembuatan jalan di lahan PT Crown agar dihentikan karena mereka tidak punya IMB," ujar Eko.

Masalah IMB juga menjadi hambatan bagi PT DAM untuk memulai pembangunan perumahan di kawasan Punclut. Selain IMB, masalah lainnya ialah kepemilikan lahan yang masih simpang siur. Di satu sisi, PT DAM menegaskan lahan tersebut milik mereka. Di sisi lain menyebutkan, lahan itu milik jenderal dan mantan jenderal TNI.

"Sertifikat kepemilikan adalah syarat pertama yang harus dipenuhi. Jadi tuntaskan dulu masalah agrarianya baru melangkah ke persyaratan dan proses IMB berikutnya," kata Eddy.

Eddy mengakui, PT DAM memang sudah memiliki IMB. Namun IMB itu keluar beberapa tahun silam sebelum munculnya perda yang baru tentang KBU yaitu Perda No. 1/2008 tentang Pengendalian Ruang KBU. Perda itu
dipertegas melalui petunjuk pelaksana yaitu Pergub No. 58/2011 yang menerangkan proses rekomendasi harus sesuai amanat perda.

"IMB itu kan keluar bertahun-tahun yang lalu dan belum digunakan. Dalam artian, proses pembangunan belum berjalan kecuali pembuatan jalan. Seiring dengan keluarnya perda baru tentang pengendalian KBU tadi, maka semestinya PT DAM memperbaharui IMB-nya karena bisa disebut kadaluarsa seiring adanya aturan baru. Tentunya, pembaharuan IMB itu harus sesuai aturan yang ada termasuk soal koefisien dasar bangunan, penghijauan, dan lainnya," kata Eddy. (A-128/A-89)***

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/177209



   

Berita Lainnya

Kembangkan Pariwisata dengan Teknologi Informasi
Disbudparpora akan Gelar Dua Festival Besar Festival Cut Nyak Dhien dan Gamelan Diselenggarakan di Sumedang
“Kemilau Nusantara 2014” Seni Budaya Sarana Paling Efektif Menarik Wisatawan
Nasi Lengko: Kuliner Sehat Khas Cirebon
Mendorong Seni Kontemporer Memiliki Daya Saing


Kembali Ke Index Berita