Hero section image background

Tentang PPID

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. PPID Disparbud Jabar menjadi layanan informasi satu pintu yang mengintegrasikan data dan informasi dari seluruh unit kerja secara sinergis dan terstruktur.

 

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

 

Visi dan Misi PPID

 

Visi

"MEWUJUDKAN PROVINSI JAWA BARAT YANG TERBUKA DAN INFORMATIF"

 

Misi

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

2. Membangun Forum Koordinasi PPID Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang kolaboratif; dan

3. Menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik yang inovatif

 

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Tugas dan Wewenang PPID adalah sebagai berikut:

Tugas PPID:
    1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
    2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
    3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
    4. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
    5. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
    6. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
    7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
    8. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
    9. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
    10. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

 

Kewenangan PPID:
    1. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
    2. Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
    3. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
    4. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
    5. Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
    6. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
    7. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
    8. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

    1. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
      – Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
      – Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
      – Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
      – Informasi yang dikecualikan.
    2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
    3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
    4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
    5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
    6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk akses oleh masyarakat;
    7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
    8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

 

Pada Tahun 2010 Provinsi Jawa Barat membentuk PPID yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 489/Kep.487-Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian pada tahun 2014, Keputusan Gubernur tersebut di cabut dan digantikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomo 042/Kep.665-Humasprotum/2014 yang artinya PPID Provinsi Jawa Barat berada di Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Prov. Jabar. Dan pada Tahun 2017, Keputusan Gubernur tersebut ditinjau kembali dan menghasilkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 042/Kep.175-Humaspro/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Jawa Barat denga struktur PPID yang baru, struktur tersenut mencantumkan jelas antara PPID Utama dan PPID Pembantu (Perangkat Daerah dan BUMD) Pada tahun 2021, Keputusan Gubernur terbaru Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa PPID Utama Provinsi Jawa Barat saat ini berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat .

 

Gambar ke-1

Komisi Informasi Jawa Barat

Lembaga independen yang bertugas menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya di tingkat provinsi Jawa Barat

Gambar ke-2

PPID Jawa Barat

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat, yang bertugas menyediakan dan melayani informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Pasal 1 UU KIP No 14/2008)

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara Berkala setidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali, yang mencakup: 1. Informasi tentang Badan Publik tersebut; 2. Informasi tentang kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; 3. Laporan keuangan; dan/atau 4. Informasi lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 9 Ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), jangka waktu penyediaan dan pengumuman informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali. Penjelasan: -Badan Publik wajib memperbarui informasi yang diumumkan secara berkala setidaknya dua kali dalam setahun. -Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah relevan, aktual, dan dapat diandalkan. Selain itu, Badan Publik dapat memperbaharui informasi dalam jangka waktu yang lebih sering jika terjadi perubahan signifikan atau terdapat permintaan informasi dari masyarakat yang membutuhkan data terkini.

dekorasi FAQ