GARUT – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 13 Tahun 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Santika, Kabupaten Garut, 17-18 Juli 2023.

Pergub yang dimaksud memuat materi terkait tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Dalam sosialisasi ini, hadir empat narasumber yaitu Emed Taryaman (JF Analis Keuangan Pusat Daerah BPKAD Jawa Barat), Mailan Replita (Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat), Asep Deny (Perencana Ahli Pertama Bappeda Jawa Barat), dan Rifal Alfaruq (Pranata Komputer Ahli Pertama Bappeda Jawa Barat).

“Hibah merupakan salah satu dari inovasi pendanaan di pemerintah daerah maupun provinsi. Kebijakan peraturan gubernur harus kita taati dari mulai perencanaan, verifikasi, monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban,” ucap Kadisparbud Jabar Benny Bachtiar yang diwakili Sekretaris Dinas Siti Nurhuda saat membuka acara.

“Di sini ada 12 prinsip hibah. Yang paling utama adalah transparan, tanggung jawab, kolaboratif, partisipatif, dan akuntabel,” tambahnya.

Program sosialisasi ini diikuti oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran (BP), serta Pembantu
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) di lingkungan Disparbud Jabar. Kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas serta kompetensi ASN dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Mudah-mudahan semua ilmu yang disampaikan dari para narasumber bisa menjadi bekal untuk kita bersama dalam menciptakan bahan pengelolaan, melakukan klarifikasi yang lebih akuntabel dan tepat pada waktunya,” ujar Sekdisparbud.

Penulis: Dini Nurdiani Rahman

Peliput dan Dokumentasi: Dini Nurdiani Rahman