Disparbud Jabar Siap Bersinergi Cegah Penyebaran Covid pada Libur Nataru
BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen meningkatkan pengawasan protokol kesehatan pada masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Lilin Lodaya 2021 yang digelar di Markas Polda Jabar, Kota Bandung, Kamis 16 Desember 2021.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy, Kapolda Jabar Irjen. Pol. Suntana, serta Pangdam III/Siliwangi Mayjen. TNI. Agus Subiyanto. Acara juga diikuti oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik bersama beberapa OPD terkait.
“Dengan ini kami menyatakan siap mengawal pengetatan prokes termasuk pengecekan vaksin, penerapan PeduliLindungi, tes antigen, dan lain sebagainya. Pak Kapolda juga sudah menyiapkan personel di titik-titik yang selalu menjadi daerah padat. Dan yang paling utama adalah kebijakan pengetatan di destinasi-destinasi pariwisata. Tentunya Pak Kapolda bersama jajaran sudah menyiapkan personel untuk memastikan seleksi (pengunjung) melalui aplikasi PeduliLindungi,” ucap Gubernur Jabar.
“Kita juga mengurangi pergerakan untuk PNS kecuali agenda kedinasan. Sekolah juga tidak libur dan pelarangan kegiatan perayaan pergantian tahun baru yang diadakan di hotel, outdoor, maupun di jalanan. Dengan ukuran ini, insyaAllah seharusnya menurut teori Jawa Barat akan terkendali. Oleh karena itu kami akan siaga satu, full stand by di lapangan untuk memastikan semua arahan dari presiden ini berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan dua minggu setelahnya tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19,” tuturnya.
Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menganggap Jawa Barat sebagai wilayah yang selalu ramai ketika memasuki masa liburan. Karenanya Menhub meminta semua pihak siap mengawasi jalannya prokes, terlebih dari ancaman varian Omicron.
“Apa yang menjadi perintah Pak Presiden untuk melakukan pengetatan protokol kesehatan menjadi penting. Prokes itu satu harus dosis lengkap bagi mereka yang melakukan perjalanan, yang kedua harus melakukan antigen. Artinya mereka tidak boleh melakukan perjalanan kalau tidak melakukan vaksinasi dua kali dan antigen. Silakan Gubernur, Pak Pangdam, dan Pak Kapolda menetapkan di mana tempatnya. Karena di situlah kita akan melihat bagaimana kepatuhan dari masyarakat,” jelas Menhub.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat sendiri menyatakan siap untuk memonitoring pergerakan kunjungan wisatawan pada masa libur Nataru. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di tempat wisata.